TRIBUNBATAM.id, BATAM – Lesunya kondisi perekonomian di Kota Batam maupun Provinsi Kepri membuat beberapa pihak jenuh. Kondisi ini tentu mempengaruhi berbagai sektor. Termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 mendatang.
Hal ini bukan tanpa sebab, pertumbuhan dan peningkatan ekonomi pada umumnya selalu menjadi gambaran umum prestasi suatu negara maupun daerah.
Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri menggambarkan prestasi ekonomi secara regional (wilayah), diantaranya produktivitas, pendapatan masyarakat, dan harga. Tentunya, tuntutan untuk pro terhadap pertumbuhan ekonomi di Kepri akan berpengaruh besar terhadap eskalasi politik para bakal calon jelang pilkada nanti.
Perlu diingat kembali jika pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri sendiri relatif menurun dari tahun ke tahun.
Sebagai contoh pada tahun 2017-2018, pertumbuhan ekonomi berkisar di angka 2 hingga 4 persen. Sementara itu, di tahun 2016 sendiri berada di atas 5 persen.
Kondisi tersebut juga dialami oleh Batam yang notabene sebagai salah satu tulang punggung ekonomi di Provinsi Kepri. Ini jelas menjadi tantangan bagi para calon pemimpin ke depan.
Beberapa waktu lalu Indonesia dibuat heboh dengan informasi jatuhnya pertumbuhan ekonomi di Negara Singapura. Meskipun mulai menggeliat kembali, kondisi ini tentu menjadi perhatian tersendiri disebabkan Provinsi Kepri dan Kota Batam khususnya memiliki ketergantungan terhadap sektor perdagangan dan jasa dari negara-negara tetangga.
Jasa bahkan investasi dari negara tetangga tentu perlu diperhatikan.
Pemerintah Provinsi Kepri maupun daerah-daerah nantinya harus memolopori serta mampu untuk membuat terobosan baru yang berpengaruh langsung terhadap ekonomi, seperti dari sektor Usaha Kecil Menengah (UKM), manufaktur dan jasa.
Tidak dapat dipungkiri pula, sektor pariwisata saat ini menjadi salah satu primadona ekonomi di Provinsi Kepri. Pemerintah ke depan harus mampu menggerakkan perilaku ekonomi para UKM sebagai penguatan ekonomi kerakyatan.
Di sisi lain, penyederhanaan dan kepastian regulasi yang pro terhadap usaha dan investasi juga perlu disegerakan. (dna)
Sumber: